targetoperasi.com - Terkait kasus dugaan adanya penyelewengan dana anggaran Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) disekolah SMP Negri 1 Bunga Raya, tampaknya bakal berbuntut panjang. Menanggapi hal ini, Suwandi yang akrab di panggil Ucok Gondrong dari LPI Tipikor RI Pusat, berang dan angkat bicara.
"Kita temukan ada kejanggalan dalam mempergunakan dana anggaran BOS oleh pihak sekolah SMP Negri 1 Bunga Raya", ujarnya.
Lebih jauh dibeberkannya, melihat sejumlah fasilitas yang ada disekolah saat ini, di antaranya bangunan sekolah, meja dan kursi yang sangat tidak layak dipakai, padahal pada kenyataannya anggaran dana BOS yang mengalir terbilang cukup besar.
Menurut Suwandi ini sudah sangat tidak wajar. Jika memang biaya pengunaan anggaran BOS dipergunakan sesuai rekapitulasi tentunya sarana meja dan kursi juga bangunan lainya pasti lebih bagus lagi. Namun kenyataannya kondisi sekolah SMP Negri 1 Bunga Raya ini sangat memprihatinkan.
"Team gabungan menduga ada penyelewengan dana BOS di SMP Negeri 1 Bunga Raya tersebut, untuk itu team gabungan meminta kepada instansi terkait dan penegak hukum terutama di Kabupaten Siak ini, untuk turun dan menindak lanjuti temuan team gabungan ini", tegas Suwandi.
Menindak lanjuti temuan ini, pada Jumat (24 /21/2017) mendatang, team gabungan berencana akan segera berkordinasi dengan dinas pendidikan provinsi Riau di Pekanbaru, karena sampai saat ini tidak ada respon ataupun tindak lanjut dari dinas Pendidikan dan UPTD Kabupaten Siak.
Selain itu team gabungan yang di pimpin oleh Suwandi dari LPI TIPIKOR RI PUSAT sudah berkordinasi dengan pihak Kejaksaan Kabupaten Siak guna meminta menindak lanjuti temuan ini, dan dalam waktu dekat ini team gabungan juga akan mendatangi Kemendikbud pusat yang menurut pak Suwandi sudah di kompirmasi melalui via Handpone (Hp).
Sementara itu Mhd Efendi atau biasa dipanggil pak Waka (Wakil Ketua) juga mengharapkan kepada ketua umum LPI Tipikor Pusat bapak AIDIL untuk turun ke kabupaten Siak.
"Kami mengharapkan ketua umum turun ke Kabapaten Siak, karena banyak di temukan di beberapa Kabupaten kepala sekolah nya merasa kebal hukum seperti di Kabupaten Siak ini", ujar Fendi. ( Mhd)
