ilustrasi
targetoperasi.com - Kesejahteraan Guru Honorer yang mulai jadi andalan Sekolah dan Pemda dalam mengatasi kekurangan Guru harus disikapi serius.
Di satu sisi pengangkatan Guru Honorer harus disertai pengendalian mutu, dengan memberikan Jaminan Kesejahteraan , minimal pemberian honor yang layak mengacu pada UMR.
Sudah 10 tahun perekrutan Guru PNS stagnan (mandek), keberadaannya pun sudah semakin tak terkendali. Sekolah mengangkat sendiri tetapi pada kenyataannya Alokasi Bantuan Operasional Gaji Guru dibatasi. Akibatnya Gaji Honorer rendah, sementara jumlah Honorer sudah mencapai lebih 800.000 orang.
Menanggapi hal ini Ketum PGRI Ramli meminta perhatian yang serius dari pemerintah tentang status guru honorer yang sudah lama mengabdi harus dinaikkan, bersetatus PNS atau P3K.
Tetapi menurutnya Guru Honorer sulit mendapatkan NUPTK, karena mereka hanya dikontrak 1-2 tahun, sehingga Pemerintah Daerah (Pemda) enggan mengeluarkan SK. (red/Ssmtp)
