(TO - Medan) - Wilfrid Baldwin Sinaga, SH, Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sumut, merupakan sosok politisi yang siap bertarung dengan komitmen, membawa perubahan kearah yang lebih baik khususnya masyarakat Sumut.
Wilfrid Baldwin Sinaga, SH mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD Sumut dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI)-15, Nomor Urut 6, dengan daerah pemilihan (Dapil) Sumut 2, yang menaungi sepuluh kecamatan, diantaranya Kecamatan Medan Baru, Tuntungan, Johor, Polonia, Medan Barat, Helvetia, Sunggal, Selayang, Maimun, Petisah.
Bukan tanpa alasan, Wilfrid Baldwin Sinaga, SH maju sebagai Caleg bertujuan mengabdikan diri kepada masyarakat untuk membantu memperjuangkan, memajukan dan meningkatkan kualitas hidup serta hak-hak masyarakat, terkhusus masyarakat Dapil Sumut 2, agar mendapat pendidikan yang layak dan berkualitas, serta mendapat layanan kesehatan yang prima, meningkatkan kesempatan kerja yang luas demi meningkatkan kesejahteraan.
Dari sejumlah program yang akan dituangkannya ketika dirinya dipercaya duduk sebagai anggota dewan nantinya, sudah jelas pergerakan politisi yang satu ini tak perlu diragukan lagi. Kata ini pantas diberikan padanya.
Sosok Wilfrid Baldwin Sinaga, SH termasuk salah satu kader PSI yang dianggap mampu menjadi wakil rakyat. Pantas baginya bertekad bulat maju untuk membawa perubahan di legislatif demi kesejahteraan masyarakat.
"Niat maju sebagai wakil rakyat ini berangkat dari persoalan tanggung jawab moral untuk berbuat banyak terhadap masyarakat", ujar Wilfrid Baldwin Sinaga, SH.
"Saya rasa berbuat di luar sistem belum begitu optimal, sebab itu saya harus masuk sistem dan dapat melaksanakan fungsi, tugas dan hak serta kewajiban dijalur legislatif ini", tambahnya.
Lebih lanjut disampaikannya, niat ini tentunya tak luput dari dukungan masyarakat di Dapil Sumut 2, selain doa restu dari keluarga.
Menurutnya, terjun kedunia politik bukan hanya sekedar tampil sebagai calon legislatif saja. Ia bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, begitu juga pembangunan Sumut.
Fungsi DPR sudah jelas, pertama legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah, pengawasan dan kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
"Jika fungsi ini terjalankan dengan baik, pastilah DPR selalu memperjuangkan hak-hak masyarakat. Untuk itu saya harus ikut mencalonkan diri, jadi mohon dukungan dan restunya", tandasnya.
(RS)
