(TO - Pekanbaru) - Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, memberikan ultimatum keras bagi Kapolda, Kapolres dan Kapolsek yang tidak bisa menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Lebih baik Out.!!, katanya.
Tim khusus sudah dibentuk untuk menilai kinerja pejabat kepolisian di daerah, termasuk Riau.
"Tim khusus itu sudah dibentuk hari ini. Silahkan bergerak, nanti ada tim penilai dari Mabes Polri, Irwasum dan Propam yang akan mengecek ke semua wilayah", ujar Tito usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi dan menteri di Hotel Novotel, Senin (16/9/219) malam.
Tito menegaskan, tim akan bergerak melakukan penilaian kepada Polda, Polres dan Polsek.
"Kalau di Polda penilaian kita ada yang tidak terkendali, dan tidak ada upaya maksimal, dan penangkapan tak ada, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek, out", tegas Tito.
Penegasan itu, kata Tito, sudah disampaikan dalam konferensi pers dengan Kapolda dan jajaran se Indonesia. Penekanannya ada enam Polda yang paling utama, yakni Polda Riau, Polda Jambi, Polda Sumatera Selatan, Polda Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Sementara untuk level tier dua adalah Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, termasuk Jawa dan Nusa Tenggara Timur.
"Saya sudah sampaikan yang namanya mengintensifkan harus ada pulling (tarikan) dan pushing (tekanan)", kata Tito.
Bagi Polda dan jajaran yang berhasil menangani Karhutla akan diberi reward (penghargaan).
"Kalau berhasil melakukan penangkapan, tertangkap tangan dan lain-lain, sesuai grade kita akan berikan reward, mau sekolah, promosi termasuk KPLB sehingga dengan reward dan punishment mereka akan terpacu", janji Tito.
Untuk penanganan kasus Karhutla oleh korporasi, Tito menyatakan, juga menurunkan tim dari Mabes Polri. Tim khusus ini akan fokus pada masalah korporasi, dan bukan perorangan.
"Kalau ada korporasi melakukan, kerjakan. Kemudian berkoordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk dengan Kementerian LHK", jelas Tito.
(Fendi)
