targetoperasi.com - Terkait tudingan yang di lancarkan oleh saudara Wempi Wetipo, bahwa Pjs. Bupati Jayawijaya habiskan dana Rp.12 Milyar, dalam pengelolaan APBD 2018, Dewan Pimpinan Propinsi Lembaga Pemantau Peyelenggara Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (DPP LP3 NKRI) Propinsi Papua akan menggelar aksi demo di tugu Monas depan istana Presiden, Selasa, (26/6/2018), dengan jumlah massa sebanyak 600 Orang.
Hal ini diungkapkan Kordinator Aksi, Ruben Piece Semuel Marey, S.Sos, M.Si kepada wartawan, Rabu (20/6/2018).
"Surat ijin sudah kita sampaikan ke Mabes Polri pada tanggal 18 Juni 2018 kemarin", ujar Ruben.
Ruben menjelaskan, aksi yang digelar sebagai bentuk protes adanya dugaan korupsi yang terindikasi dilakukan oleh Bupati Jayawijaya Non aktif.
Dalam aksi nantinya, lanjut Ruben, ada tiga tuntutan kami pada Pemerintah diantaranya :
1. Blokir Dana Pembangunan Desa Masyarakat Papua.
2. Tangkap Dan Adili para pejabat Pemerintah dan Swasta yang sudah berani "bermain - main" dengan kepentingan Negara Republik Indonesia dan Rakyat.
3. Bersihkan Jaringan Mafia Di Istana Negara dan Kabinet Kerja, juga tikus - tikus pengerat uang Negara dan Rakyat Indonesia.
"Harapan kami dengan menggelar aksi, Bapak Presiden Joko Widodo dapat segera menindak lanjuti terkait dugaan korupsi Bupati Non aktif Jayawijaya yang sudah sangat merugikan Negara dan masyarakat Papua pada umumnya", beber Ruben.
Mudah-mudahan setelah pemilihan Bupati yang baru, Kabupaten Jayawijaya untuk 5 tahun ke depan bisa melakukan perubahan di segala aspek penyelengara pemerintahan, baik aspek pembangunan, dan aspek pelayanan kemasyarakat, semua dilakukan dengan transparan dan mengedepankan kepentingan Masyarakat, pungkas Ruben. (fendi/aidil)
