(TO - Jakarta) - Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangan pers kepada media, Minggu (22/11/2020) menyampaikan, bahwa penataan organisasi ini dilakukan dengan memperhatikan rencana strategis pimpinan KPK periode 2020 s.d 2024.
Dalam penataan ulang organisasi melalui Peraturan Komisi (Perkom) No 7 Tahun 2020, KPK hanya menambah total 7 posisi jabatan baru. Terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3
serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus.
Penambahan tersebut setelah memperhitungkan jumlah penambahan jabatan baru, jabatan lama yang dihapus, dan penggantian nama/nomenklatur jabatan, baik pada kedeputian maupun kesekjenan.
Berikut ini rincian 24 nama-nama baru jabatan di KPK sesuai Perkom No. 7/2020 :
1.Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
2.Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi.
3.Direktorat Jejaring Pendidikan.
4.Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi.
5.Direktorat Inisiasi dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
6.Direktorat Antikorupsi Badan Usaha dan Akreditasi.
7.Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 - 5 (5 jabatan).
8.Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi.
9.Inspektorat.
10.Direktorat Manajemen Informasi.
11.Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi.
12.Bidang Perencanaan Strategis
13.Bidang Organisasi dan Tatalaksana.
14.Bidang Pengelolaan Kinerja dan Risiko.
15.Bagian Pemberitaan.
16.Bagian Diseminasi dan Publikasi.
17.Sekretariat Inspektorat.
18.Sekretariat Deputi Koordinasi dan Supervisi.
19.Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat.
20.Staf khusus.
Terdapat 16 nama jabatan lama yang dihapus yaitu :
1.Penasihat.
2.Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).
3.Koordinator Wilayah (ada 9 jabatan korwil yaitu korwil 1 s.d 9).
4.Direktorat Pengawas Internal.
5.Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
6.Bagian Renstra Ortala.
7.Bagian Pemberitaan dan Publikasi.
8.Sekretariat PIPM.
Di tingkat eselon 1 terdapat penambahan 2 nama jabatan namun ada penghapusan 1 jabatan lama yaitu deputi PIPM.
Di tingkat eselon 2 terdapat penambahan 11 jabatan baru, namun juga penghapusan 11 jabatan lama.
Sedangkan di tingkat eselon 3 terdapat penambahan 8 nama jabatan baru dan penghapusan 3 jabatan lama.
Penambahan 2 nama jabatan baru pada eselon 1 yaitu Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi dan Deputi Pendidikan serta Peran serta masyarakat adalah dalam rangka merespon amanat Pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan tugas Koordinasi dan Supervisi dan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK.
Sedangkan, terkait staf khusus perlu kami tegaskan kembali bahwa yang dimaksud adalah bukan staf ahli. Sehingga, rumpun jabatan tersebut termasuk dalam kategori non-struktural. Perkom menetapkan paling banyak 5 orang staf khusus dengan fungsi menggantikan jabatan Penasihat KPK yang menetapkan maksimal berjumlah 4 orang dan telah dihapus dalam UU No 19/2020.
KPK memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan asas transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme.
Penataan ulang organisasi perlu kami lakukan merespon amanat UU dan menjadi ikhtiar kami untuk terus memperbaiki kinerja kami ke depan. "Proses penyusunan Perkom ini sudah sejak Maret 2020. Perkom ini hasil pemikiran bersama dan telah dibahas terbuka di internal KPK sejak bulan Juli 2020", jelas Ali Fikri.
Terkait pengisian jabatan-jabatan yang kosong sesuai dengan Perkom ini, pihak KPK memastikan bahwa mekanisme dan proses pengisian jabatan ke depan akan dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip terbuka, transparan, independen, dan akuntabel seperti proses rekrutmen yang selama ini berjalan.
(red/Purba)
