Headlines

Soal RAPBD Dumai 2020, Koalisi Pemerintah Pecah? Nasdem - Demokrat Beda Keinginan


(TO - Dumai) - Politik kadang ada benarnya. Kawan bisa menjadi lawan dan lawanpun bisa menjadi kawan. Apalagi hanya sebatas koalisi. Itulah dunia politik, demikian pula yang terjadi pada koalisi pemerintahaan Zulkifli As – Eko Suharjo terkait soal RAPBD 2020. 

Kisruh rapat Pimpinan bersama Anggota DPRD Kota Dumai terkait kesepakatan Pembahasan RAPBD tahun 2020 semakin memperlihatkan adanya perpecahan ditubuh koalisi Pemerintahan Zulkifli As dan Eko Suharjo. 

Pasalnya kedua fraksi pendukung Pemerintahan yakni Partai Nasdem dan Demokrat beda pendapat dan keinginan sehingga kesepakatan pembahasan RAPBD tahun 2020 batal dilaksanakan.
 
Akibatnya program pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam KUA PPAS terancam batal dilaksanakan. 

Sutrisno Ketua Fraksi Nasdem dengan tegas meminta kepada Pimpinan Rapat untuk segera membahas RAPBD tahun 2020 mengingat waktu pembahasan sangat singkat. 

"Karena waktu pembahasan RAPBD tahun 2020 sangat singkat maka kami meminta kepada Pimpinan untuk segera melakukan pembahasan", ujarnya.

Berbeda dengan Fraksi Demokrat, Supianto secara tegas menolak rencana pembahasan RAPBD tahun 2020. Selain karena alasan waktu pembahasan masih relative panjang juga karena ada perintah dari ketua Partai Demokrat sendiri untuk tidak melakukan pembahasan.

"Kami mewakili Partai tidak sepakat untuk dilakukan pembahasan APBD tahun 2020, dan ini perintah ketua Partai. Selain itu karena masih panjangnya waktu untuk pembahasan, itulah dasar Ketua Partai untuk tidak menyepakati pembahasan ini", ungkap Supianto.

Sementara, Pimpinan Rapat Zainal Abidin, SH saat dimintai keterangan terkait batalnya pembahasan RAPBD tahun 2020 dengan tegas membantahnya, 

"Pembahasan RAPBD tahun 2020 tidak batal, hanya untuk sementara di diamkan dulu", ucapnya.

Namun demikian, dirinya membenarkan jika ada perbedaan pendapat terutama dari fraksi pendukung Pemerintah sendiri sehingga pembahasan RAPBD tahun 2020 urung dilaksanakan, dan membantah jika melakukan pembahasan yang panjang, Akibat batalnnya pembahasan tersebut dikwatirkan akan berdampak terhadap agenda pembangunan tahun 2020. 

Pemerintah sendiri telah mengajukan usulan KUA PAS tahun 2020 agar segera dilakukan pembahasan menginggat rentang waktunya sangat terbatas, dan pembahasan sampai jadwal dan waktu sangat kasib dibahas dalam rapat. 

(Fendi)

Target Operasi.com Copyright © 2017

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.