targetoperasi.com - Organisasi dan Individu pengundang diskusi Aktivis Melawan Radikalisme dan Intolerasi yang sekaligus dibarengi acara Buka Puasa Bersama Aktivis 98 mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh kawan juang aktivis 98.
Dalam acara yang digelar tersebut, sedikitnya 1.620 orang peserta dari aktivis 98 tersebut berasal dari 42 perguruan Tinggi di Jakarta dan 64 perguruan Tinggi dari luar Jakarta dan luar Jawa.
Sementara itu Aktivis 98 perwakilan daerah yang hadir diantaranya dari Aceh sebanyak 15 orang, Sumut 21 orang, dan Papua 8 orang. Total peserta keseluruhan yang hadir berasal dari 32 Propinsi.
Selain itu ada 2 orang Aktivis 98 yang saat ini bekerja di Malaysia, 3 bekerja di Singapura, 1 bekerja di New Zealand dan 2 di Jepang, secara khusus pulang ke Tanah Air untuk menghadiri acara tersebut.
Ada sekitar 180 Aktivis Mahasiswa yang mengikuti diskusi, sejak awal hingga akhir dengan mengenakan jaket Almamaternya.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 52 Wartawan dari berbagai Media (TV, Cetak, Radio dan On Line) yang juga hadir meliput acara tersebut. Selain itu selama acara berlangsung juga ada 4 media asing yang turut hadir meliput.
Kesimpulan dari diskusi tersebut yakni perlunya diadakan Rembug Nasional Aktivis 98 dalam waktu sesegera mungkin. Rembug ini di harapkan menjadi pengambilan sikap bersama Aktivis 98 secara Nasional dalam menyikapi situasi politik kekinian khususnya Radikalisme dan Terorisme serta melakukan identifikasi terhadap organisasi apa saja yang mungkin memiliki hubungan tertentu dengan Radikalisme dan Terorisme.
Ketum LPI Tipikor RI, Aidil fitri, SH yang juga salah satu dari Aktivis 98 asal Jambi yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, Kita semua masih solid, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI berdasarkan UUD'45 dan Pancasila, Kita tidak akan mentoleril bagi yang mau merusak persatuan dan kesatuan dengan mengajarkan ujaran kebencian.
"Seperti yang terjadi saat ini dengan paham Radikalisme dan Terorisme, ini akan kita lawan, dan siapapun yang ada dibelakangnya baik organisasi, ormas, partai politik, atau ormasnya sudah ada badan hukum kita degan tegas meminta kepada pemerintah untuk mencabut badan hukum nya serta membubarkan nya, karena memang sudah jelas ini sangat bertentangan dengan ideologi kita yaitu UUD'45 dan Pancasila", tegas Aidil fitri. (fendi)
