Headlines

Kajian Ketum LPI Tipikor RI Terkait Hukum dan Ekonomi Bangsa


targetoperasi.com - APBN 2017 mengalami defisit 567 triliun, Harga-harga barang kebutuhan pokok melambung naik, tarif listrik, harga rumah properti dan rumah kian tak terjangkau. Akibatnya dikawatirkan potensi konflik semakin meningkat.

Merusak itu gampang, jangan sampai orang yang terpinggirkan bersikap nekat dan gelap mata, Kaya miskin itu wajar, namun tugas negara menjaga agar kesempatan kerja dan berusaha merata.

Kesenjangan harus segera diatasi, Ekstraksi kekayaan negeri ke luar negeri harus dicegah. Di negara maju, kesempatan kerja dijatah utk keadilan dan pemerataan, Kekayaan yg berlimpah didistribusikan melalui mekanisme pajak progressive agar tidak menumpuk di tangan segelintir orang.

Mereka yang tetap kaya raya ketika mati dikenai pajak warisan yang tingginya disesuaikan dengan jumlah kekayaan mereka, UU anti Monopoli, Oligopoli dan Kartel diterapkan secara ketat dan disiplin. Mekanisme kontrol yang ketat diterapkan untuk mencegah arus keluar masuk kapital. Tak ada gunanya merdeka, bila tak ada keadilan, kesejahteraan, harga diri, dan keharmonian.

Hal ini di ungkapkan oleh Aidil fitri, SH ketua umum (ketum) LPI Tipikor RI,  di Jakarta, Rabu (4/4).

Aidil mengharapkan ini sebagai sinyal untuk kita anak bangsa supaya kita bangkit, berkarya, menjaga keseimbangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saat ini penegakkan hukum kita juga masih lemah,  ini disebabkan rendahnya SDM kita dan UU kita tentang penegakan hukum masih banyak celah untuk penegakkan hukum itu sendiri. Sehingga terjadinya transidional. Semestinya dampak penegakkan hukum itu menciptakan efek jera, sehingga menjadi contoh keluar.

Hari ini kita bisa lihat di media elektronik, seorang oknum pejabat yg tersandung kasus korupsi misalnya, masih bisa ketawa-ketawa saat memakai baju berwarna orange yang notabenenya sebagai tahanan dengan lebel di belakangnya ada tulisan KPK. Namun sepertinya tak terlihat sedikit pun rasa malu, menyesali atas perbuatannya yang telah merugikan uang negara dan uang rakyat.

Untuk itu menurut Aidil, KPK harus mengedepankan Pencegahan, dan gerakan moral supaya para pejabat di negeri ini tidak melakukan Korupsi. (Fendi)

Target Operasi.com Copyright © 2017

Gambar tema oleh Bim. Diberdayakan oleh Blogger.