targetoperasi.com - Komando Distrik Militer (Kodim) 0201/BS, Kodam I/BB, melakukan penandatanganan fakta integritas netralitas TNI dalam Pilkada serentak 2018, di Lapangan Benteng Medan, Senin (29/1/2018).
Dandim 0201/BS Kolonel Inf Bambang Herqutanto mengingatkan prajuritnya kalau netralitas TNI di Pilkada merupakan harga mati.
Penandatanganan dilakukan oleh 16 Danramil di jajaran Kodim 0201/BS yang meliputi seluruh kecamatan di Medan dan 8 kecamatan di Deliserdang.
Kepada wartawan, Dandim 0201/BS di dampingi Pasi Intel Kodim 0201/BS Kapten Kav Prima Wahyudi beserta seluruh Perwira Kodim 0201/BS menegaskan bahwa Netralitas TNI di Pilkada 2018 merupakan harga mati.
Lebih lanjut dikatakannya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut petunjuk dari Panglima TNI ketika apel komandan satuan di Halim Perdanakusuma. Penandatanganan ini, juga meneruskan arahan dari Pangdam I/BB Mayjen TNI Cucu Somantri ketika membagikan buku saku netralitas TNI di Pilgubsu 2018.
“Aturan mengenai netralitas sudah dijelaskan. Antara lain, prajurit tidak boleh menggunakan sarana dan prasarana militer untuk kepentingan pasangan calon. Tidak boleh memobilisasi massa. Buku saku yang telah dibagikan juga sebagai pedoman bagi prajurit saat Pilkada", ucap Dandim, yang juga didampingi ketua Panwaslu dan KPU Kota Medan.
Masih dikatakan Dandim, bila masyarakat menemukan ada prajurit Kodim 0201/BS yang tidak netral, maka silahkan dilaporkan ke Bawaslu maupun KPU. Nantinya, setelah mendapat laporan dari KPU dan Bawaslu, pihaknya akan mengambil tindakan. Bila prajurit tersebut terbukti tidak netral saal Pilkada berlangsung.
"Kalau terbukti, pasti kita kenakan sanksi. Sanksi administrasi saja sudah berat. karena itu menyangkut karir dan penugasan prajurit tersebut ke depannya”, ujar Dandim.
Sementara itu ketua KPU Kota Medan, Herdensi Adnin mengapresiasi penandatanganan fakta netralitas yang dilakukan Kodim 0201/BS. Ia berharap, TNI bisa fokus membantu kepolisian dan KPU pada pelaksanaan pengamanan Pilkada.
“KPU mengapresiasi penanda tanganan fakta integritas netralitas TNI yang dilakukan Kodim 0201/BS ini. Memang di dalam undang-undang, TNI sudah dilarang berpolitik. Jadi memang TNI harus berada di tengah-tengah, bukan di bagian pasangan calon. Tapi tidak terlepas TNI ikut serta sebagai pengamanan, sehingga Pilkada serentak ini berjalan lancar aman dan tentram", tandasnya. (red/rud)
