targetoperasi.com - Pemerintahan Jokowi/JK meluncurkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai tujuan membantu siswa/i yang orang tuanya kurang mampu. Namun konteksnya dilapangan setelah menerima kartu KIP siswa tak pernah sekalipun menerima pencairan dananya.
Hal inilah yang dialami M. Alparendi warga yang berdomisili di Jalan Bina Harapan, RT 01, RW 01, Desa Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.
Pengakuan orang tua Alparendi, yang sehari-harinya berprofesi sebagai petani, anaknya yang bersekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 08 Mengkapan Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak ini, tak pernah sekalipun menerima uang anggaran kartu KIP dari sekolah, sejak program KIP diluncurkan pada saat Alparendi duduk di kelas 5 SD hingga kini kelas 1 SMPN.
"Kartu KIP memang ada diberi kepada anak saya, namun selama anak saya kelas 5 SD hingga sekarang kelas 1 SMPN belum pernah sekalipun dana bantuannya kami terima. Sudah lama saya mau mengadukan masalah ini, tapi saya tak tau kemana dan pada siapa saya mengadu, maklumlah bang saya orang bodoh dan awam soal ini", tutur orang tua Alparendi kepada wartawan.
Menanggapi hal ini, Jailani dan Suwandi pengurus LPI Tipikor RI Pusat beserta team LMR RI mengaku heran dan terlihat geram akan ada nya temuan ini.
Suwandi selanjutnya langsung menghubungi pimpinan yang ada di pusat, sementara Jailani terus meminta keterangan pada orang tua murid tersebut.
Team gabungan LPI Topikor RI Pusat dan LMR RI, meminta kepada instansi terkait yang ada di Kabupaten Siak ini, dan juga Bupati Samsuar, agar turun kebawah dan segera menindak lanjuti permasalahan ini ke sekolah tersebut dan juga ke orang tua murid.
"Seharusnya Kepala Sekolah memberi tahukan kepada orang tua murid yang tidak mengerti sama sekali bagaimana cara penggunaan kartu KIP sekaligus pencairan dananya. Karena memang dana KIP tersebut notabenenya hak penerima", tutur Suwandi.
Jadi, lanjut Suwandi, perlakuan Kepala Sekolah yang sengaja membiarkan atau tidak memberi tahu sama sekali kepada orang tua murid yang tidak mengerti mempergunakannya (awan) tujuan program KIP tersebut, kuat dugaan terjadi penyelewengan hak.
"Untuk itu kami minta temuan ini harus menjadi perhatian khusus instansi terkait dan juga bapak Bupati Kabupaten Siak Samsuar untuk turun ke sekolah-sekolah. Karena dalam hal ini terindikasi permainan seperti ini diduga banyak terjadi disekolah-kolah lainnya di Kabupaten Siak ini", ujar Suwandi, seraya menambahkan atas temuan ini team gabungan akan segera melaporkannya ke pusat di Jakarta. (Fendi)
